Demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan, segala hambatan pembangunan akan dihadapi dengan penuh keberanian. Kekayaan geografis dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Namun, hingga kini, pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, konsep pembangunan Indonesia Sentris menjadi solusi yang tepat. Model ini memastikan setiap wilayah menjadi pusat pembangunan, berdasarkan asumsi bahwa setiap daerah memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Dengan Indonesia Sentris, daerah-daerah tertinggal dapat merasakan manfaat pembangunan. Proyek Strategis Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata dalam mengatasi ketimpangan regional. Pemerataan akses dan transportasi antarwilayah, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah baru pembangunan, adalah beberapa dampak positif dari konsep ini. Inovasi dan kreativitas masyarakat yang tumbuh di daerah akan menjadi motor penggerak pembangunan.

Penciptaan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa juga meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Konsep Indonesia Sentris harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan partisipasi masyarakat yang penting untuk memastikan pembangunan sejalan dengan kebutuhan mereka. Membangun Ibu Kota Nusantara dari titik tengah republik menjadi langkah strategis untuk mencapai lompatan besar bagi Indonesia. Dengan berbagai perbaikan, seperti mengurangi Rasio Gini, seluruh sumber daya yang tersebar di seluruh negeri dimanfaatkan untuk mengatasi ketimpangan.

Pemerintah tidak pernah abai dalam upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Target nol persen pada tahun depan terus dikejar dengan upaya yang konsisten. Melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, negara berupaya agar kemiskinan ekstrem hilang di tahun 2024. Instruksi ini mengamanatkan kepada 22 kementerian, enam lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Hasilnya, pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem telah turun menjadi 1,12% dari total penduduk, turun 0,92% dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya. Koordinasi yang baik dan program-program efektif menjadi kunci sukses dalam menurunkan angka kemiskinan. Perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Sembako memberikan harapan baru bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan. Peran swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan juga membantu mengangkat kaum miskin dari jerat kemiskinan.

Negara juga bertugas melindungi perempuan, disabilitas, anak-anak, dan orang miskin dari risiko sosial. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dan layanan SAPA 129 memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kekerasan pada anak, yang saat ini sudah terintegrasi di 34 provinsi. Perlindungan sosial lainnya diberikan melalui bantuan tunai, bantuan pendampingan, perbaikan permukiman, kesehatan, hingga stimulasi usaha. Ketepatan sasaran menjadi pekerjaan rumah yang terus diperbaiki, termasuk validitas data yang digunakan. Data tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk miskin sekitar 92 juta jiwa, dan telah beberapa kali dimutakhirkan. Pemerintah mengintegrasikan data masyarakat rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang saat ini mencakup 140 juta jiwa yang sudah terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan.

Penciptaan pusat ekonomi baru menjadi kebutuhan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pola aglomerasi dipilih untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga tahun 2023, pemerintah telah menetapkan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. KEK Kendal di Jawa Tengah menjadi salah satu contoh sukses, dengan investasi hampir Rp50 triliun pada Juni 2023. 

Bonus demografi merupakan potensi besar menuju Indonesia Emas, namun perlu persiapan yang matang. Pengembangan keterampilan menjadi fokus utama melalui program Kartu Prakerja, Pelatihan Berbasis Kompetensi, dan Pengembangan Balai Latihan Kerja Komunitas. Kurikulum pendidikan vokasional diperbarui sesuai kebutuhan industri, didukung kebijakan Super Tax Deduction. Upaya menciptakan lapangan kerja juga dilakukan dengan memperbaiki iklim investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan memperluas sektor-sektor ekonomi baru.

Indonesia Sentris adalah konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi merata ke seluruh wilayah. Ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur seperti Tol Laut, Tol Langit, Jembatan Udara, Pembangunan Desa, dan Pembangunan Perbatasan. Kontribusi ekonomi dari luar Jawa terus meningkat, mendekati 50% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2022.

Gagasan memindahkan ibu kota negara telah dimulai sejak tahun 1957 oleh Presiden Soekarno dan dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya. Pada tahun 2022, keseriusan Indonesia untuk membangun Ibu Kota Nusantara ditandai dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2022. Pindah ibu kota berarti juga pindah cara kerja dan mindset, berbasis pada ekonomi modern dan kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan dengan kapasitas 15 juta bibit per tahun diharapkan menjadi showcase transformasi dalam berbagai bidang, termasuk lingkungan, teknologi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih berkualitas.

Desa-desa di Indonesia terus berkembang menuju kemandirian dan kesejahteraan sejak ditandatanganinya Undang-Undang tentang Desa sembilan tahun lalu. Angka kemiskinan di desa menyusut, dan peningkatan APBDes memberikan manfaat besar berupa infrastruktur yang membaik. Desa semakin berdaya dalam hal kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, serta muncul sebagai sentra wisata, pertanian, dan industri. Jumlah desa tertinggal menurun drastis dari 17.626 menjadi 6.749 desa.

Mengatasi kesenjangan antara kota dan pinggiran dimulai dengan memastikan pembangunan merata hingga kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Pada awal tahun 2015 masih ada 122 daerah tertinggal, namun pada akhir tahun 2020 jumlahnya berkurang menjadi 62. Pendekatan pembangunan manusia dari sisi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Peningkatan daya saing dicapai dengan infrastruktur yang baik dan terintegrasi. Proyek Strategis Nasional dipilih untuk mengatasi kendala infrastruktur dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hingga Oktober 2023, terdapat 170 Proyek Strategis Nasional yang telah diselesaikan, sebagian besar berada di luar Jawa. Pembiayaan proyek dilakukan dengan melibatkan swasta, selain sumber utama dari APBN/APBD.

Akses informasi dan komunikasi juga menjadi faktor vital untuk memajukan Indonesia. Palapa Ring sebagai tulang punggung serat optik, menyambungkan komunikasi di pelosok negeri. Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat melayani 20 hingga 30 ribu titik layanan publik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar pada akhir tahun 2023.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur berbasis komunitas juga sangat penting. Program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) telah melayani 25,9 juta masyarakat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkatkan kualitas hunian sebanyak 93.139 unit. Dana Desa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa, air bersih, dan polindes, menunjukkan semangat gotong royong rakyat Indonesia.

Transformasi transportasi di Indonesia juga terlihat dengan integrasi antar moda seperti Kereta Bandara, KRL, MRT, LRT, BRT, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sistem pembayaran juga menjadi lebih mudah dan terpadu, mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan publik. Di beberapa daerah, jumlah pengguna angkutan umum meningkat, menunjukkan kemajuan dalam budaya transportasi publik di Indonesia.